IKN Pasca Pemerintahan Jokowi

Presiden RI, Joko Widodo ketika akan meresmikan IKN. Ikut adat Dayak: di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dok. Helena/Sanggau News.

SANGGAU NEWS : Bagai perjamuan pesta saja. 

Tempat telah ditata. Disediakan meja hidangan. Ruang telah disteril untuk datangnya tamu istimewa: investor. 

Tinggal menunggu sang pengantin datang.

Namun, kini sang pengantin yang ditunggu-tunggu itu, masih samar. Semburat tanda tanya besar pun menggelegar di pentas rumah besar orang tua pengantin. 

Baca IKN Pasca Jokowi : Seperti Myanmar Atau Malaysia Yang Berjaya?

Kedua orangtua pengantin, ribut. Padahal, merekalah yang merancang IKN ini jadi proyek negara. Lewat proses undang-undang. Meski tecatat ada partai yang menentang. Ini pun telah tercatat dalam lembar sejarah Indonesia sebagai sebuah proses "pemaksaan" secara konstitusional. Intra-undang-undang, memang. Jadi, sama sekali tak ada kesan cacad sebagai anak kandung negeri.

Tapi kini kedua orangtua yang melahirkan IKN sedang ribut besar. Keributan besar yang mengguncang seluruh negeri. Tampaknya sulit untuk didamaikan. Bisa bisa pecah kongsi. Yang membuat pesta kawin terancam batal.

Nasib Ibu Kota Nusantara (IKN)
"Nasib" dan "masa depan" memang berbeda. Silakan pembaca memahami sendiri, mengapa di sini kata "nasib" yang dipilih.

Demikiankan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada ketika ini.

Dinamika politik nasional memiliki dampak yang merayap ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah dalam konteks pembahasan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Meskipun telah menjadi bagian dari undang-undang, implementasi kebijakan IKN bergantung pada keberanian politik pemerintahan pasca-Jokowi nanti untuk menjalankannya.

Keberhasilan implementasi IKN dapat mencerminkan sejumlah faktor yang mencakup stabilitas politik, dampak sosial dan lingkungan, serta perubahan dalam dinamika ekonomi lokal.

Baca Tirusel : Panglima Ulong Da’a Mengibarkan Bendera Merah Putih Raksasa Di Perbatasan

Pertama-tama, stabilitas politik menjadi kunci. Keputusan politik yang kontroversial atau perubahan dalam kebijakan pembangunan dapat menciptakan ketidakpastian investasi. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dampak sosial dan lingkungan perlu mendapatkan perhatian serius. 

Proyek pembangunan besar seperti IKN dapat mengubah tata ruang secara substansial. Peningkatan mobilitas, perubahan gaya hidup, dan dampak terhadap ekosistem lokal harus dikelola dengan bijak.

Dalam konteks ini, perubahan dalam struktur ekonomi lokal juga dapat terjadi. 

Pembangunan IKN dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru, namun, perlu memastikan bahwa manfaatnya merata. Tidak hanya fokus pada satu wilayah, namun juga mempertimbangkan pengembangan di wilayah lain untuk mencegah ketidaksetaraan pembangunan.

Infrastruktur adalah elemen kunci. Pemerintah perlu mengantisipasi peningkatan mobilitas dan memastikan infrastruktur dapat menanggapi kebutuhan yang muncul. 

Tanpa perencanaan yang baik, dapat terjadi kemacetan dan tekanan terhadap infrastruktur transportasi.

Baca Gibran Makin Ke Depan, Jokowi Kian Ke Belakang

Pemindahan pusat pemerintahan juga dapat memengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Pemerintah perlu merencanakan relokasi tenaga kerja dengan hati-hati dan memberikan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini.

Kita tidak ingin gonjang ganjing Pemilu 2024 berdampak pada berbagai sektor. Termasuk aral yang melintang tidak diteruskannya megaproyek IKN. Mengapa? Sebab jika tidak diteruskan ini akan menjadi Proyek mangkrak terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Tantangan administratif juga dapat muncul, terutama bagi pemerintah daerah setempat. Penguatan tata kelola dan kapasitas administrasi publik menjadi esensial agar dapat mengelola dampak pembangunan IKN.

Dayak tidak dianggap dan  tidak dilibatkan
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan elemen penting. Dengan melibatkan masyarakat setempat, pemerintah dapat membangun dukungan dan mengurangi potensi ketegangan sosial.

Nyatanya, masyarakat setempat tidak dilibatkan. Setidaknya, merasa tidak dilibatkan. Berbagai protes, dari cara-cara beradab (dialog dan diskusi), demo, hingga cara "hutan" pun dilakukan. Namun, tidak digubris. Satu-satunya wakil Dayak di jajaran petinggi IKN sebatas staf ahli.

Ketidakpartisipasian masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius. Melibatkan masyarakat bukan hanya sekadar elemen simbolis tetapi juga merupakan strategi untuk membangun dukungan yang kuat dan menghindari potensi konflik sosial.

Pada kenyataannya, banyak masyarakat setempat merasa tidak dilibatkan secara memadai. Protes yang bervariasi, mulai dari pendekatan yang beradab seperti dialog dan diskusi hingga demonstrasi dan tindakan lebih ekstrem, mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kurangnya keterlibatan.

Baca Masa Depan IKN Dan Ancaman Percepatan Deforestasi Borneo

Kekhawatiran masyarakat tidak hanya terfokus pada dampak langsung proyek terhadap lingkungan fisik mereka, tetapi juga pada dampak sosial dan budaya. Pemindahan, perubahan struktur ekonomi, dan perubahan gaya hidup adalah aspek-aspek yang perlu diperhitungkan.

Satu-satunya wakil Dayak di jajaran petinggi IKN sebagai staf ahli belum cukup untuk mencerminkan keberagaman dan kepentingan masyarakat setempat. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan representasi yang lebih baik dan pengakuan terhadap hak partisipasi masyarakat Dayak.

Pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat setempat tidak hanya sebagai tindakan simbolis tetapi juga sebagai prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan. 

Pemerintah perlu membuka saluran komunikasi yang lebih efektif, menjalankan dialog terbuka, dan menyelenggarakan forum partisipatif untuk mendengarkan berbagai perspektif dan kekhawatiran masyarakat. Hanya dengan cara ini, proyek pembangunan besar seperti IKN dapat diterima dan dijalankan dengan dukungan yang kuat dari masyarakat lokal.

Selain itu, citra negara juga dapat terpengaruh oleh kebijakan ini. Penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap diplomasi dan hubungan internasional.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, implementasi IKN harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Keselarasan inilah yang dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Proyek mangkrak terbesar sepanjang sejarah Indonesia?
Pemilu 2024 dapat memiliki dampak serius terhadap kelanjutan proyek infrastruktur serta rancangan strategis Ibu Kota Negara (IKN) di Kaimantan Timur. 

Gonjang-ganjing politik dan perubahan pemerintahan seringkali menyebabkan ketidakpastian kebijakan, yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan. 

Proyek-proyek besar seperti IKN rentan terhadap pergeseran prioritas dan peninjauan ulang kelayakan oleh pemerintahan yang baru.

Ketidakpastian ekonomi yang mungkin muncul akibat instabilitas politik juga dapat mengancam ketersediaan dana untuk proyek infrastruktur. 

Selain itu, perlawanan dari pihak oposisi terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan dapat mengakibatkan penundaan atau bahkan penghentian proyek secara keseluruhan. 

Pemerintahan baru kemungkinan akan melakukan evaluasi ulang terhadap kelayakan proyek, termasuk dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya.

Untuk menghindari risiko proyek menjadi mangkrak, perlu dilakukan upaya untuk menjaga stabilitas politik dan merancang strategi yang meminimalkan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. 

Dialog yang efektif antara pihak-pihak terkait dan pemangku kepentingan dapat menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan proyek dan meminimalkan dampak negatif dari perubahan politik.

(Rangkaya Bada)